Oleh: Fahroji
Menjelang pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal dalam Pilkada Serentak 2020, suasana politik di Kendal kembali menghangat dan mulai diwarnai kejutan-kejutan. Yang terbaru ratusan kiai NU diberitakan mendukung petahana Bupati Mirna Annisa dalam sebuah pertemuan di Ponpes Al Mustofa, Pandes, Cepiring (10/8).
Berita tersebut tentu membuyarkan harapan bersatunya para elit dan kiai NU di Kendal dalam menghadapi Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. Sebelumnya dua deklarasi telah digelar, yakni "Koalisi Langit" yang mengusung tokoh muda Ansor Jateng Tino Indra Wardono dan deklarasi pencalonan Ustadz H. Ali Nurudin oleh DPC PKB Kendal.
Sudah pasti para kiai yang mendukung masing-masing Bakal Calon (Balon) Bupati tersebut nantinya akan mengajak, menyerukan, atau dalam teks agama sering disebut "berfatwa" untuk mendukung ijtihad politiknya. Lantas bagaimana warga NU menyikapi perbedaan pilihan politik para kiainya?
Bergabungnya para kiai dalam tiga bakal calon Bupati tersebut tentu mempunyai analisa, pertimbangan dan kepentingan sendiri-sendiri. Dalih perbenaran untuk menguatkan ijtihad politik masing-masing kiai tentu juga akan dicari.
Bagi para kiai NU yang memilih mendukung ustadz Ali, kemenangan PKB dalam Pileg 2019 di Kendal dengan 10 kursi dianggap modal besar untuk mengusung calon sendiri. Memang sulit dibayangkan sebuah partai pemenang Pemilu kalau sampai tidak berani mengusung calon sendiri. Sedangkan "Koalisi Langit" yang mengusung Balon Tino bukannya tanpa alasan. Kiai-kiai yang berada dalam kelompok ini melihat Tino bisa diharapkan untuk memperjuangkan kepentingan NU jika kelak terpilih menjadi Bupati Kendal.
Adapun kiai - kiai yang memilih mendukung petahana Bupati Mirna barangkali saja berpikiran kalau kiai NU tidak ada yang masuk di dalamnya. Lantas kalau petahana jadi lagi, bagaimana dengan kepentingan NU?. Karena bagaimanapun juga petahana tentu mempunyai peluang untuk terpilih kembali.
Alasan - alasan tersebut tentu saja hanya bersifat dugaan semata, karena para kiai mungkin mempunyai alasan yang lebih bersifat strategis yang mungkin belum saatnya dipublis. Atau sebaliknya, tanpa bermaksud su'udzon, sebagian mereka justru mengambil langkah pragmatis memanfaatkan situasi yang kurang kondusif.
Perbedaan afiliasi para kiai NU di Kendal dalam menyongsong Pilkada Serentak 2020 ini tentu sedikit banyak akan merepotkan warga NU dalam menentukan pilihannya kelak di bilik suara. Jika elit dan kiai NU kompak bersatu tentu akan lebih mudah bagi warga NU untuk menentukan pilihan politiknya. Namun dengan kenyataan di atas, nampaknya warga NU juga harus mulai belajar berani mengambil sikap sendiri. Atau setidaknya bisa memilah untuk urusan apa warga NU harus sami'na wa atho'na pada kiai.
Dalam masalah agama atau fatwa agama warga NU harus tunduk pada para kiai NU. Karena beliau-beliau adalah para kyai yang membimbing dalam ibadah sehari-hari. Para kiai NU adalah sosok yang diyakini mengemban dan penerus ajaran Islam yang benar sesuai ajaran Islam ala ahlussunnah wal jama'ah dan sanad ilmunya diyakini sampai pada Nabi Muhammad SAW.
Lantas bagaimana dengan masalah politik, pilihan politik, atau lebih spesifik pilihan Bupati Kendal mendatang. Haruskah kita wajib mengikuti pilihan kiai?. Kalau toh wajib, kiai yang mana?, toh afiliasi mereka juga sudah berbeda-beda.
Sesungguhnya memilih dan dipilih adalah hak sebagai warga negara Indonesia. Sebagai warga negara yang kebetulan juga warga nahdliyin tentu dalam menggunakan pilihannya juga mempertimbangkan kepentingan NU. Mempertimbangkan kepentingan NU artinya dalam menentukan pilihan warga NU bisa melihat, membaca dan menganalisa untuk kemudian menentukan pilihan siapa dari calon Bupati Kendal yang ada yang paling mungkin memperjuangkan NU di Kendal.
Secara gampang, karena PC NU Kendal sedang punya mega proyek RSNU, maka siapa yang paling konsisten dan mau memikirkan RSNU itu salah satu indikator bagi warga NU untuk menentukan pilihannya.
Tentu tidak mudah untuk menentukan pilihan itu, karena disaat kampanye tentu mereka para calon Bupati akan menebar janji dan pesona. Lantas bagaimana jika pilihan kita ternyata berbeda dengan pilihan kiai yang sangat kita hormati. Politik adalah kepentingan. Perbedaan posisi atau "maqom" bisa mengakibatkan perbedaan pilihan. Pilihan kita sebagai warga NU yang diyakini sudah mempertimbangkan kepentingan NU bisa saja berbeda dengan pilihan kiai kita yang mungkin punya pilihan lain. Oleh karenanya, judul diatas mungkin menjadi relevan "Fatwa Agama Yes, Fatwa Politik No".
Penulis adalah ketua MWC NU Sukorejo
