KENDAL - Ketua PP LP Maarif NU Arifin Junaedi menilai sudah saatnya guru madrasah diniyah (madin) mendapat gaji dari pemkab. Untuk merealisir hal itu, pemkab harus membuat perda yang mengatur tentang gaji bagi guru madin. "Di Indramayu Jabar, guru madin sudah menerima gaji dari pemkab tiap bulan jadi di sini juga bisa," ujar Arifin kepada pcnukendal.or.id, tadi siang. Arifin mengatakan gaji guru madin di Indramayu besarnya Rp500 ribu/bulan. Gaji para guru madin diambilkan dari dana APBD. Kabupaten Indramayu bisa menggaji para guru madin karena sudah memiliki perda. Dia memiliki obsesi, tiap kabupaten yang memiliki banyak madin bisa membuat perda. Sehingga kesejahteraan guru madin lebih meningkat. Selama ini para guru madin tidak mendapatkan perhatian besar dari pemkab. Paling banter mereka hanya menerima bantuan tiap tahun jelang lebaran. Jumlahnya juga sangat minim. Diakui untuk membuat perda yang mengatur tentang gaji guru madin memang berat. Tidak semua pemkab memiliki kepedulian terhadap nasib guru madin. Apalagi dengan adanya UU tentang sisdiknas, madrasah hanya mendapat porsi anggaran 15% dari total anggaran pendidikan. "Karena jumlahnya minim wajar madrasah kalah bersaing dengan sekolah umum," ujar Arifin. Arifin mengaku saat menjadi anggota Dewan, dia mengusulkan dana APBN dibagi 50% untuk sekolah dan 50% mutuk madrasah. Namun usulan itu kandas karena tidak mendapat dukungan dari anggota dewan lainnya. (ZA)
