Kendal, pcnukendal.id - Aksi damai penolakan Full Day School berlangsung di banyak daerah karena sudah menjadi intruksi langsung PBNU. Termasuk yang digelar di alun-alun Kendal Selasa (29/8), materinya hampir sama dan senada meskipun dengan redaksi berbeda intinya "Tolak Full Day School (FDS)"
Namun aksi damai tolak FDS di Kendal ternyata juga disertakan muatan lokal (mulok) dalam tuntutannya. Ketua PCNU kendal KH. Muhammad Danial Royyan dalam orasinya disamping meminta kepada wakil rakyat untuk mendukung penolakan FDS di Kendal juga menyentil komitmen Pemerintah dan wakil rakyat soal kesajahteraan guru Madin dan TPQ di Kendal.
Menurut kyai Danial sampai hari ini Pemkab Kendal belum bisa memikirkan kesejateraan guru Madin dan TPQ sekedar Rp. 200.000 per bulan. Beberapa waktu lalu memang pernah digodok Perda Madin yang diharapkan menjadi payung hukum bagi peningkatan perhatian terhadap guru madin dan TPQ, namun akhirnya kandas juga.
Kondisi ini tentu sangat ironis dengan predikat Kendal sebagai kota santri dengan jumlah pondok pesatren, Madin dan TPQ yang mencapai ratusan namun perhatian Pemkab terhadap kesejahteraan guru Madin dan TPQ dinilai sangat minim.
Oleh karenanya dalam orasinya kyai Danial meminta komitmen Pemkab dan DPRD kendal dalam memenuhi janjinya. " Jangan hanya OT OT OT saja "tegas kyai Danial
Di bagian lain kyai Danial juga mengajak tidak usah memilih pemimpin yang tidak mau mendukung penolakan terhadap FDS. "Jika ada Pilkada tidak usah dipilih pemimpin yang tidak mau mendukung FDS", pungkasnya. (oji)
