Ringinarum, pcnukendal.id. Menindaklanjuti kasus perusakan masjid Ahmadiyah beberapa waktu lalu di desa Purworejo, Pemkab Kendal dan Komnas HAM menggelar sosialisasi SKB 3 Menteri tentang ijin mendirikan tempat ibadah di desa Purworejo Selasa, (27/9).
Dalam sosialisai yang dihadiri oleh Jajaran Forkopimda kabupaten Kendal itu sangat disayangkan karena tak satupun warga Ahmadiyah Setempat hadir. Bupati Kendal dr. Mirna Anisa mengajak kepada warga Kendal khususnya desa Purworejo untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Usai sambutan Bupati, acara dilanjutkan dengan dialog terbuka dengan narasumber Kapolres Kendal dan Perwakilan dari Komnas HAM Jayadi Kamanik. Muhtadi Kepala Desa Purworejo meminta Pemerintah dan Komnas HAM agar IMB (ijin mendirikan bangunan) yang dimiliki Jamaah Ahmadiyah Indonesia dicabut karena persyaratannya tidak memenuhi. Mendengar pertanyaan tersebut Jayadi Kamanik menjelaskan bahwa Jamaah Ahmadiyah Indonesia adalah jamaah yang dilindungi negara. Mereka punya hak yang sama jika syarat yang ada bisa dipenuhi. Nampaknya jawaban dari pihak Komnas HAM dirasa kurang memuaskan Muhtadi. Ia kemudian menunjukkan bukti bahwa dokumen data warga Jamaah Ahmadiyah Indonesia hanya 5 KK. "Jumlahnya 21 warga. Itupun termasuk bayi," tegas Muhtadi. (Fatkhur/Fahroji).
