
Oleh: Arief Pramudiyo
Pendahuluan
Filsafat kemanusiaan selalu bertanya: apakah manusia sungguh setia pada martabatnya, atau justru mengkhianati demi kepentingan tertentu? Pertanyaan ini menemukan relevansinya ketika kita menelaah sosok Peter Berkowitz—seorang filsuf politik Amerika yang fasih berbicara tentang kebebasan, kebajikan, dan demokrasi---yang saat ini masih menjadi perbincangan hangat.
Namun, di balik gagasan ideal itu, Berkowitz juga dikenal sebagai tokoh pro-Zionis, yang membela Israel dalam konflik panjang di Timur Tengah. Di sinilah letak paradoks: seorang pemikir yang menjunjung tinggi martabat manusia, namun mendukung ideologi politik yang berkali-kali melukai martabat bangsa lain.
Gagasan Berkowitz: Kebebasan, Kebajikan, dan Komunitas
Berkowitz menyoroti kelemahan liberalisme modern: terlalu menekankan hak individu tanpa tanggung jawab moral. Baginya, kebebasan sejati bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai kesadaran etis. Demokrasi, menurutnya, hanya dapat bertahan jika dijalankan oleh warga yang berbudi luhur.
Pandangan ini sejalan dengan filsafat kemanusiaan klasik: manusia adalah makhluk bebas sekaligus bermoral, individu sekaligus sosial. Kebebasan tanpa kebajikan hanya menghasilkan kekacauan (chaos), sementara kebajikan tanpa kebebasan hanyalah keterpaksaan.dan feodalisme
Gagasan ini indah, nyaris tak terbantahkan. Namun, keindahan teori seringkali harus diuji oleh sikap nyata dalam realitas politik.
Kontradiksi Pro-Zionis
Di sinilah masalah itu muncul. Berkowitz yang berbicara tentang martabat manusia, justru mendukung Zionisme—sebuah ideologi yang dalam praktiknya telah melahirkan penjajahan, penindasan, dan kekerasan sistematis terhadap rakyat Palestina. Dunia telah menyaksikan dengan sangat jelas, bagaimana blokade, pengusiran, hingga genosida yang menyalahi nilai-nilai kemanusiaan universal.
Maka, sulit untuk tidak menyebut keberpihakan ini sebagai kesalahan moral yang fatal. Sebab, apa artinya bicara tentang kebebasan dan keadilan jika pada saat yang sama menutup mata terhadap kebebasan dan keadilan bangsa lain? Di titik ini, Berkowitz jatuh pada kontradiksi yang akut.
NU dan Diplomasi Intelektual
Lalu, mengapa Nahdlatul Ulama (NU), ormas Islam terbesar di Indonesia, tetap mengundangnya sebagai pembicara internasional?
NU dikenal dengan tradisi keterbukaannya. Menghadirkan Berkowitz dapat dibaca sebagai strategi diplomasi: membuka ruang dialog, mendengar langsung suara dari Barat, bahkan dari tokoh yang kontroversial. Ini mencerminkan keberanian intelektual—bahwa dialog tidak hanya dengan yang sepaham, tetapi juga dengan yang berbeda pandangan.
Namun, keterbukaan ini menyimpan risiko. Bagi sebagian umat, langkah NU bisa menimbulkan kesan ambigu: apakah ini bentuk penghormatan, ataukah memberi panggung pada tokoh yang mendukung ideologi penindas, diskriminatif dan Apartheid..?
Kritik di sini penting diajukan secara elegan: NU tentu punya kapasitas besar sebagai jembatan peradaban, tetapi kapasitas itu harus diiringi ketegasan moral. Dialog tidak boleh dibaca sebagai kompromi terhadap penindasan. Justru sebaliknya, forum semacam ini harus digunakan untuk menegaskan nilai yang diperjuangkan: bahwa martabat manusia tidak bisa dinegosiasikan, dan tidak ada kompromi dengan penindasan dan penjajahan.
Kesimpulan
Peter Berkowitz menawarkan gagasan berharga tentang kebebasan yang bertanggung jawab, pentingnya kebajikan, dan peran komunitas. Namun, dukungannya pada Zionisme menunjukkan paradoks besar antara teori dan praktik. Dari perspektif filsafat kemanusiaan, keberpihakan semacam itu jelas keliru, karena mengkhianati martabat manusia yang seharusnya universal.
NU yang mengundangnya memperlihatkan sikap terbuka dalam diplomasi global, tetapi di saat yang sama dituntut untuk lebih tegas dalam menegaskan nilai-nilai kemanusiaan. Keterbukaan memang penting, namun keterbukaan tanpa ketegasan moral tentu bisa kehilangan arah.
Di tengah konflik yang merenggut nyawa tak berdosa di Palestina, suara moral dan kemanusiaan sangatlah berarti. NU, dengan wibawanya, justru punya peluang untuk menegaskan: Islam rahmatan lil ‘alamin dan filsafat kemanusiaan sama-sama berdiri di sisi yang benar—yakni di pihak yang membela martabat manusia serta pada saat yang sama menolak segala bentuk penindasan, penjajahan dan perilaku diskriminatif.