Problematika Dana Desa dan Solusinya

0
92

Oleh : Fathur Rahman Ma’ruf.

Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan untuk mengatur jalannya  pemerintahan di tingkat desa. Kebijakan UU No. 60 Tahun 2014 membawa angin segar bagi para pemangku kebijakan di tingkat desa di seluruh Indonesia. Karena sebelum disahkannya UU Desa tersebut Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa yang tidak  mempunyai PAD  harus memutar otak secara maksimal mencari cara agar pembangunan desa dapat berjalan secara kontinu.

Proses panjang yang dilalui oleh era Kepemimpinan SBY-Budiono untuk menetapkan UU Desa pun berakhir di Kepemimpinan Jokowi-JK., di mana pengesahan UU  Desa tersebut disetujui oleh hampir semua anggota DPR.

Bagaimana mekanisme pencairan Dana Desa?

Ketentuan Pasal 16 PP Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD, kemudian dalam Pasal 14 ayat (2) PMK Nomor 49Tahun 2016, bahwa penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% dan tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%.

Dana tersebut ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD) setelah dana tersebut masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Pemerintah akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Selain itu,  ada juga audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun.
Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut,
dan tidak sedikit masyarakat yang berasumsi negatif terhadap penggunaan Dana Desa.

Namun demikian, Pemangku kebijakan di tingkat desa haruslah respect terhadap asumsi negatif masyarakat tersebut, meski asumsinya tidak dapat dibuktikan dan tidak berdasar sama sekali.(MU).

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here