Pilkada, Stop Politik Adu Domba

0
340
Oleh: Laili Mawadah

Meskipun mendapat usulan penundaan dari berbagai kelompok masyarakat, Mendagri Tito Karnavian akhirnya memutuskan Pilkada serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Memang tidak mudah menunda Pilkada, karena akan banyak implikasi dan resiko yang harus dipertimbangkan. Tentu saja dalam kondisi pandemi Covid-19 protokol kesehatan diberlakukan dengan lebih ketat.

Dalam Pilkada Serentak 2020 ini, Kabupaten Kendal adalah salah satu yang ikut menggelar hajatan pesta demokrasi lokal itu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kendal sendiri telah menetapkan tiga pasangan calon (Paslon) yang akan memperebutkan kursi bupati dan wakil bupati Kendal mendatang. Ketiga pasangan tersebut merupakan tokoh-tokoh di wilayah kabupaten Kendal dan luar kabupaten Kendal. Yakni Dico Ganinduto-Windu Suko Basuki (nomor urut 1), Ali Nuruddin-Yekti Handayani (nomor urut 2), Tino Indra Wardono-Mukh. Mustamsikin (nomor urut 3).

Dalam penyampaian visi-misi, ketiga pasangan pastilah berorientasi pada kemajuan Kendal dan kemakmuran warga Kendal. Tak khayal, dari tim sukses masing-masing berusaha keras mempromosikan jagonya sendiri-sendiri dengan penuh ambisi. Terkadang tanpa mereka sadari, mereka (baca: timses) berusaha menjatuhkan lawan politiknya melalui berbagai media. Ada yang dengan bahasa halus merendahkan pasangan lain.

Apapun akan dilakukan demi mendapatkan suara terbanyak. Lebih parah lagi, mereka melakukan politik “adu domba”. Sekilas terdengar bahwa strategi politik “adu domba” mirip yang dilakukan Belanda ketika menjajah bangsa Indonesia. Tujuannya tak lain adalah memecah-belah sehingga sulit untuk merdeka.

Berjalannya waktu, strategi itu ternyata diadopsi oleh para tim sukses dalam memecah-belah para pendukung dari rivalnya. Dimulai dari cara menyerang menggunakan bahasa halus, gambar meme-meme pasangan sampai serangan ke pemblunderan visi-misi dari pasangan lainnya. Mereka berusaha mengelabuhi masyarakat awam dengan menggiring opini-opini yang bersifat negatif dari rivalnya.

Disinilah masyarakat perlu melihat track record dari masing-masing calon, bagaimana ketika mereka mengabdi di tengah masyarakat. Kalaupun mereka bukan berasal dari Kendal, tentu masyarakat Kendal juga akan mencari informasi terkait track record calon yang bersangkutan. Intinya, kita semua tak perlu berlebihan berkampanye dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kendal. Apalagi sampai mengadu domba pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Masyarakat sudah jenuh dengan black campaign dari para tim sukses. Karena pada hakekatnya, semua itu hanya akan memecah belah warga Kendal dan akan menghambat kemajuan Kendal.
Sebagai warga Kendal yang baik dan bijak, perlu kita pahami bahwa kontestasi politik dalam pemilihan bupati hanyalah sebuah seremonial untuk menentukan pemimpin Kendal untuk 5 tahun mendatang.

Terlepas dari visi dan misi yang mereka sampaikan, pada dasarnya itu sebagai bukti pemikiran para calon pemimpin Kendal untuk menunjukkan diri sebagai yang terbaik. Toh, nantinya siapapun yang terpilih itulah yang akan memimpin Kendal dan akan memegang kendali pemerintahan Kendal, dan selama kita berada di Kendal, kita termasuk rakyat dari calon yang terpilih, bukan?

Jadi, stop politik adu domba dari masing-masing pendukung. Hanya waktu yang akan menjawab, apakah bupati dan wakil bupati yang dipilih layak dibanggakan ketika memimpin Kendal kelak.

Penulis adalah Ketua PAC Fatayat NU Pegandon

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here