NU Kendal Kaji Kepemimpinan Wanita

0
89

Kendal, pcnukendal.com – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kendal melalui Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama kembali menyelenggarakan pengajian rutin selapanan di Gedung NU Kabupaten Kendal dengan menghadirkan KH Muhammad Danial Royyan sebagai narasumber.

Pengajian pada Sabtu (19/7) pagi itu mengambil tema “Kepemimpinan Wanita Menurut Ahlussunah wal Jamaah” dengan moderator Wakil Ketua LDNU Kabupaten Kendal, H Muhammad Umar Said.

Dalam pengajian yang dihadiri perwakilan dari pengurus PCNU, MWC, Banom dan lembaga-lembaga di lingkungan PCNU Kabupaten Kendal tersebut, KH Danial membukanya dengan pemahaman mengenai kepemimpinan dan pemimpin.

Kepemimpinan dan Pemimpin

Istilah kepemimpinan dalam Islam menurutnya terdiri dari nubuwwah (kenabian), khilàfah (kekhalifahan), imamah (keimaman/kepemimpinan), riyàsah (kepresidenan), wizàrah (kementerian), imàrah (kepemimpinan tingkat gubernur), dan wilàyah (kepemimpinan tingkat kabupaten/di bawahnya). Wilàyah juga bisa juga berarti pemerintahan secara umum.

Sedangkan istilah pemimpin terdiri dari rosul/nabi, kholifah, malik, sultan, rais, wazir, amir, dan wali.

Para fuqaha (ahli hukum Islam) telah sepakat bahwa dalam kepemimpinan yang tidak boleh dipegang oleh perempuan adalah kenabian nabi dan kholifah. Sedangkan kepemimpinan seperti sultan, malik dan rais diikhtilafkan antara yang membolehkan dan yang mengharamkan.

Di Mesir pada tahun 640 Hijiriyah, pernah ada seorang wanita yang menggantikan suaminya sebagai sultan karena meninggal dunia, dia bernama Syajarotut-Dur permaisuri dari Sultan Najmuddin Yusuf, ayah Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah Syadarotud Dur memerintah hanya delapan puluh hari, kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Sultan Salahuddin al-Ayyubi atas nasehat seorang ulama besar bernama Izzuddin bin Abdussalam.

Menurut mayoritas Fuqaha bahwa kepemimpinan yang dipimpin oleh wanita hukumnya haram. Dalam salah satu ayat AlQuran disebutkan

الرجال قوامون على النساء، النساء: ٣٤

dan Hadits Nabi:

لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة، رواه البخاري

“Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan kekuasaan mereka kepada perempuan” (H.R. Bukhari).

Nabi SAW menyabdakan hadits di atas setelah mendengar kabar bahwa Kisro Negeri Persia meninggal lalu digantikan oleh anak perempuannya. Ayat dan Hadits di atas dijadikan dalil oleh mayoritas ulama bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin seperti raja atau presiden. Namun demikian, Syeikh Al-Bassàm dalam kitab “Taudlihul Ahkam” mengatakan bahwa dalil di atas bisa dita’wilkan bahwa yang tidak boleh adalah jika perempuan menjadi pemimpin dengan kekuasaan penuh (wilàyah haqiqiyah). Pada era demokratisasi sekarang ini, wilàyah haqiqiyah berupa undang-undang negara. Sedangkan kepemimpinan yang ada sekarang ini berupa wilayah shuriyyah (kekuasaan formalistis) bukan wilayah haqiqiyah (kekuasaan substantif).

Oleh karena itu, perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin atau kepala pemerintahan karena alasan di atas.

Kriteria Kepemimpinan

Menanggapi salah satu pertanyaan yang disampaikan Etik Wulandari dari Pengurus Fatayat agar tidak memaksakan perempuan sebagai pemimpin jika memang tidak mampu, KH Danial menyampaikan kriteria atau syarat-syarat kepemimpinan yaitu al Islam, adz-dzukurat (kelelakian), kecerdasan (kompetensi), baik akhlaqnya (integritas) dan sehat jasmani.

Namun syarat sehat jasmani ini ditentang oleh KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), meskipun sudah dirumuskan oleh Imam Mawardi dalam “Al-Ahkàmus Sulthàniyah” dan diikuti oleh Prof. Dr. KH Ali Yafi.

Ijtihad Gus Dur ini mendasarkan pada teori hukum yang maslahah dan bersifat dinamis dimana fiqih siyasah (fikih politik) dan fiqih daulah (fikih tatanegara) bisa mengalami proses dinamisasi, berbeda dengan fikih ibadah yang bersifat tekstualis seperti yang ada dalam kitab-kitab kuning. (Moh Fatkhurahman)

iklanweb

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here