MENELISIK PERJALANAN SERTIFIKASI GURU

0
73

MENELISIK PERJALANAN SERTIFIKASI GURU

Oleh: H. Moh. Makhrus

            Serifikasi guru merupakan program pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru. Latar belakang sertifikasi guru muncul, adalah paling tidak menurut kacamata pemerintah, out put kinerja guru kurang begitu menggembirakan, hal itu bisa dilihat, terutama pada tataran di even- even kompetisi akademik,  baik regional maupun global. Belum mampu “bicara” yang cukup membanggakan.

Selain itu, guru tidak hanya mentranfer pengetahuan pada siswa saja. Tapi menjadi tuntutan bagaimana berkiprah, syukur ikut mendesain warna masyarakat dimana guru tersebut bermukim. Juga menjadi inspirator kelas, artinya pola mengajar tidak “teacher oriented” belaka, tapi bagaimana komunikasi dua arah bisa terbangun. Paling tidak ada 3 ranah kompetensi yang perlu dilecutkan, agar bisa ber”bicara” di tingkat global adalah; kompetensi akademik, sosial maupun paedegogi.

Persoalan yang dihadapi dalam dunia pendidikan kita sa’at sebelum diprogamkannya sertifikasi guru adalah, banyaknya guru kita yang belum berkualifikasi. Banyak guru SD/ MI yang hanya berijasah SD/ PGSLTP. Begitu pula guru- guru baik di SLTP maupun SLTA, juga masih banyak yang hanya memegang ijasah SLTA/ PGSLTA.

Sa’at itu image masyarakat yang sudah sangat melekat, bahwa IKIP [Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan], salah satu lembaga yang mencetak calon guru, juga para Mahasiswanya merupakan perguruan tinggi kelas dua. Labelling tersebut membawa konsekwensi, bahwa perguruan tinggi tersebut kurang begitu diserbu oleh calon Mahasiswa. Akibat lebih lanjut banyak calon Mahasiswa IKIP yang berasal dari tidak diterimanya dari Universitas negeri tertentu. Dan mayoritas Mahasiswa IKIP berasal dari desa. Pada dekade 1970an, merupakan pemandangan umum, kalau masyarakat desa banyak yang kekurangan gizi.  Walau sekarang demarkasi kota dan desa dalam masalah gizi nyaris punah.

Sehingga pada tahun 2006 pemerintah mulai mencanangkan program setifikasi. Program tersebut pertama yang tersentuh adalah guru- guru SD sampai SLTA yang memiliki ijasah sarjana. Sa’at itu belum terpilah, semua sarjana bisa mengikuti, asalkan pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Banyak sarjana mengajar tidak sesuai dengan ijasah sarjananya. Sarjana agama mengajar Pkn, Pkn mengajar sejarah dan lain sebagainya. Program tersebut imbasnya cukup signifikan. Banyak guru- guru yang belum sarjana, rame- rame kuliah untuk meraih gelar sarjana.

Secara kuantitatif, banyak guru- guru kita yang belajar lagi, untuk meraih gelar sarjana, setelah adanya pencanangan program sertifikasi. Ini paling tidak merupakan modal dasar di dunia pendidikan kedepan. Pendidikan itu sebuah proses. Sehingga tidak secara serta merta ingin dilihat hasil atau outputnya secara instan. Ada adegium, “Kalau ingin memanen masa 3 bulan, maka tanamlah padi. Kalau ingin memanen masa puluhan tahun, maka tanamlah kelapa. Kalau ingin memanen ratusan tahun, maka tanamlah manusia”.

Imbas Positif

Fenomena sosial dalam kehidupan para guru, tidak lagi sosok “Umar Bakri” yang nampak di cermin dunia keguruan. Tapi banyak yang mengalami suatu perubahan yang cukup signifikan. Tahapan mula ada pada kepemilikan materi. Hampir tidak ada kondisi guru pasca sertifikasi yang masih bersepeda buntut, untuk pergi ke sekolahan, walaupun guru di SD/ MI sekalipun. Ini merupakan imbas positif dari program sertifikasi guru. Bahkan sarana transportasi para guru sekarang banyak yang sudah memiliki mobil. Paling tidak Sepeda Motor tahun 2000an ke atas.

Media pengajaran juga mengalami perubahan yang cukup membanggakan, Laptop hampir semua guru memiliki. Atau paling tidak di rumah sang guru memiliki perangkat Komputer meja. Sudah banyak para guru mengajar di kelas dengan perangkat internet. Bila pihak Sekolah belum memiliki perangkat Wifi/ Speedy, para guru rela beli modem sendiri.

Memberikan tugas pada para siswa secara online. Sudah tidak terhitung, para guru yang membolehkan siswa bawa tablet ke kelas, sebagai sarana untuk proses belajar mengajar, dengan cara bertanya pada “google”. Siswa semakin kreatif dan semakin “bebas” untuk bersilancar dalam lautan ilmu pengetahuan. Juga  anak para guru sudah banyak yang bergelar Dokter, Insinyur dan profesional lain. Kondisi tersebut sangat berbalik 180 derajat, bila dibandingkan dengan kondisi guru sebelum adanya sertifikasi.

Sekarang masyarakat semakin beranimo untuk memasuki Lembaga Perguruan Tinggi yang mencetak calon guru [FKIP/ IKIP]. Kondisi tersebut tentu saja membawa perubahan yang sangat mendasar. Apabila calon Mahasiswa melebihi kapasitas Lembaga yang ada, maka penyaringan akan semakin ketat. Hanya calon Mahasiswa yang berotak cerdas saja yang diterima. Dan kedepan, dunia pendidikan akan diisi oleh calon- calon guru yang berotak cerdas.

Kebijakan yang Mencurigakan

Kehidupan para guru yang baru saja merasakan “manis”nya buah sertifikasi. Ada peningkatan kesejahteraan hidup. Status yang sebelum sertifikasi sebagai “Umar Bakri”, berangsur- angsur kondisi tersebut menguap sendirinya. Simbol- simbol status para guru semakin tegas dan kokoh untuk mengubah status tersebut.

Tapi, akhir- akhir ini, secara perlahan dan pasti sudah ada beberapa guru yang akan terpental dari kebijakan yang dinilai sangat mencurigakan. Ketentuan harus linier [harus sesuai dengan sertifikat], 24 jam dan rombel minimal 20 anak. Kebijakan ini menuntut banyak guru  mencari sekolah lain, untuk menutupi ketentuan tersebut. Sehingga banyak guru yang tidak istiqomah, karena berpoligami dalam mengajarnya. Banyak juga yang tidak dapat sekolahan, akhirnya guru tersebut menjadi korban kebijakan.

Kebijakan tersebut dinilai tidak arif, terutama ketentuan rombel minimal 20 anak. Siapa sih yang mau mengajar di desa terpencil yang jumlah siswanya kurang dari 20 anak. Merger dengan SD lain?. Mental masyarakat terpencil umumnya belum terbangun menetapkan pendidikan anak sebagai kebutuhan masa depan. Mereka memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya dari pada sekolah di desa lain yang jaraknya sangat jauh.

Bagaimana kalau sekolah tersebut milik yayasan swasta. Yayasan tersebut bertahun- tahun mengabdi, mencerdaskan anak bangsa. Haruskah guru- gurunya yang baru saja merasakan “manis”nya buah sertifikasi dipenggal begitu saja. Kebijakan itu harus dikaji ulang, kita semua tidak menginginkan, jika IKIP/ FKIP menjadi Lembaga nomor dua.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here