Laut Natuna Utara Bukan Milik China, NKRI Wajib Dijaga Setiap Jengkalnya

0
148
Oleh: Shuniyya Ruhama 

Kecaman PBNU atas cluthak-nya China yang dengan kurang ajar masuk ke wilayah perairan NKRI patut diapresiasi.

NKRI sebenarnya hanya mengajukan terobosan pengakuan kedaulatan wilayah laut hanya 12 mil dari pulau terluar melalui Deklarasi Juanda.

PBB sendirilah yang mengesahkan negara kepulauan memiliki hak Zona Ekonomi Eksklusif sejarak 200 mil dari pulau terluar.

Jadi, kesepakatan internasionallah yang membuat wilayah laut NKRI menjadi bertambah jutaan kilometer persegi.

Karena itu, langkah PBNU sudah sangat tepat. Kita berharap Pemerintah China menghargai keputusan internasional dan himbauan PBNU.

Kekuatan bersenjata bukan jalan utama penyelesaian masalah. Namun, menghormati kesepakatan internasional sangatlah penting.

Klaim China atas sebagian Laut Natuna Utara dan sekitarnya bukan saja bertabrakan dengan NKRI tetapi juga nabrak Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Filipina.

Langkah Pemerintah Indonesia mengubah nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara cukup menampar wajah negeri Tirai Bambu itu.

Jadi, kalau mereka jengkel adalah hal yang wajar. Kita harus tetap dingin namun jelas tegas dalam hal ini.

Sebab yang dimasuki oleh kapal China adalah kawasan ZEE, dimana NKRI memiliki hak berdaulat. Bukan wilayah kedaulatan NKRI sebagaimana misalnya memasuki 12 mil atau laut dalam. Ini penting untuk dipahami sehingga tidak salah memberi tanggapan.

NKRI harga mati sudah tidak bisa ditawar lagi. Setiap jengkal wilayah NKRI baik darat, laut atau dirgantara wajib dipertahankan hingga titik darah penghabisan.

Penulis adalah Pengajar PPTQ Al Istiqomah Weleri Kendal, Alumnus Fisipol UGM Yogyakarta

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here