KH Danial Royyan: Bolehkah Suami Perkosa Istri?

0
45

Kendal, pcnukendal.com – Salah satu pasal dalam Rancangan Kitab Undang undang Hukum Pidana (RKUHP) adalah pemberian pidana bagi suami yang memperkosa istrinya.

Pasal 439-480 RKUHP tersebut menarik perhatian Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten (PCNU) Kendal untuk membedahnya dan membandingkannya dengan hukum Fikih Islam dalam pengajian selapanan di Graha NU Kendal pada Sabtu 2 Nopember 2019.

Pengajian dengan topik “Bolehkah Suami Memperkosa Istri? : Perbandingan Antara Hukum Fikih dan RKUHP : 479-480” dibanjiri peserta dari berbagai banom dan lembaga baik pria maupun wanita.

Guru Besar Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Prof Dr Abdul Ghofur yang menjadi moderator pengajian membuka dengan menyampaikan hak dan kewajiban suami istri dan beberapa hadits keutamaan ketaatan istri kepada suami.

“Menurut Prof Satjipto Raharjo kita dalam berhukum masih ngontrak pada KUHP Belanda yang jika dirunut berasal dari Perancis saat Napoleon Bonaparte. Sebenarnya Napoleon ini terinspirasi oleh Mesir yang saat itu sudah memiliki hukum fiqih yang mengatur pidana dan perdata,” kata Prof Abdul Ghofur.

“Di Indonesia sudah pernah ada vonis yang dijatuhkan kepada Tohari di Bali selama 5 bulan karena memperkosa istrinya hingga meninggal dan juga kepada Hadi di Pasuruan yang memperkosa istrinya di hutan”.

NU Jaga Moderasi

Ketua PCNU Kabupaten Kendal KH Mohammad Danial Royyan yang menjadi narasumber pengajian mengatakan, “karena semangat yang mendorong adanya penolakan terhadap RKUHP ini bersamaan dengan penolakan terhadap RUU KPK yang bernuansa anti radikalisme. Namun demikian, kita jangan terjebak dengan liberalisme seperti adanya ungkapan: negara jangan mengatur selangkangan. Karena itulah NU harus menjaga moderasi Islam di antara paham radikalisme dan liberalisme”.

“Masalah selangkangan padahal juga diatur agama seperti dalam ayat wala taqrobuzzina (janganlah kalian dekati zina). Jadi menjauhi zina berarti juga menjaga kehormatan jiwa dan keturunan”.

Jangan Tekstual

“Saat ini kita tidak bisa kaku dan ketat atau tekstual dalam menerapkan hukum sebagaimana dalam kitab Uqudullujain di mana istri mutlak harus taat kepada suami. Karena perkembangan zaman saat ini banyak juga istri yang memiliki karir dan penghasilan yang lebih tinggi dari karir dan penghasilan suami.”

“Dalam hadits, Rosulullah bersabda: jangan sampai seorang suami menjimak istrinya seperti binatang menjimak binatang. Namun harus ada media terlebih dulu antara keduanya yaitu ciuman dan rayuan. Dalam atsar sahabat juga diceritakan, ada laki-laki yang datang kepada Umar bin Khottob untuk mengadukan istrinya yang cerewet. Namun belum sempat mengadu ia terkejut melihat kecerewetan istri Umar kepada suaminya melebihi perlakuan istrinya kepada dirinya, sehingga hampir urung mangadu. Setelah dipanggil Umar, lelaki itu memberanikan diri bertanya kepada Umar kenapa tidak marah. Oleh Umar dijawab, dirinya tidak marah kepada istrinya karena ada kewajiban-kewajiban yang dilakukan istrinya seperti memasak, mencuci pakaian, dan mengandung anak yang setelah lahir pun, bin atau bintinya bukan kepadanya melainkan kepada saya. Harusnya saya memberi imbalan kepada istri saya”. Hadits yang melarang jimak gaya binatang dan Atsar tentang Umar di atas mengandung substansi larangan suami memperkosa istrinya.

Nikah Sirri

Karena topik pengajian yang menarik, pada sesi tanya jawab banyak peserta yang bertanya, termasuk Nikmallatif Ketua PC Fatayat Kabupaten Kendal, Hasan dari Ansor, dan M Arifin dari Pergunu.

“Dalam keluarga yang sakinah mawaddah warohmah (samawa) harusnya tidak ada perkosaan baik oleh suami ataupun oleh istri. Hal ini jelas berbeda dengan kasus Vina dimana suaminya dihukum 12 tahun karena memaksanya untuk melayani laki-laki lain”, jelas KH Danial.

“Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga mengharuskan pencatatan nikah. Sebenarnya dalam Fikih Islam, tidak ada keharusan pencatatan perkawinan, pembatasan usia perkawinan, dan penyatuan harta perkawinan. Namun karena isi Undang Undang itu bertujuan untuk maslahan mursalah maka pengesahan Undang-undang ini dibolehkan secara Fikih Islam.”

Prof Abdul Ghofur yang juga wakil ketua PCNU Kabupaten Kendal menambahkan, “jangan sampai isu global yang diusung saat ini seperti kesetaraan gender, hak azasi manusia, dan demokrasi mengubah hukum yang sudah ditetapkan dalam Islam”.

“Karena itulah NU menolak regulasi yang menolak nikah sirri. Nikah sirri merupakan salah satu solusi untuk beberapa kasus yang terjadi seperti kurangnya usia perkawinan dan tidak adanya wali”, tegas KH Danial. (Moh Fatkhurahman).

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here