HARI TANOE DAN AHOK : FENOMENA DUA TOKOH ETNIK CINA NONMUSLIM YANG JADI PEMIMPIN

0
88

I. Hary Tanoesoedibjo (HT).
Dia adalah seorang pengusaha yang memegang beberapa jabatan strategis di berbagai perusahaan terkemuka di Indonesia. Selain itu, juga memegang berbagai posisi di perusahaan-perusahaan lainnya di bawah bendera Global Mediacom dan Bhakti Investama.  
Ia telah berulang kali menjadi pembicara di berbagai seminar dan menjadi dosen tamu dalam bidang Keuangan Perusahaan, Investasi dan Manajemen Strategis untuk program magister di berbagai perguruan tinggi. Pada tahun 2011, Forbes merilis daftar orang terkaya di Indonesia, Harry menduduki peringkat ke-22 dengan total kekayaan US$ 1,19 miliar.
Dia juga menjabat sebagai Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan KONI. Dia memang terkenal giat dan terampil. Kecerdasannya mampu menempatkannya pada jajaran orang penting di Indonesia. Kemampuan manajemennya membuatnya mampu menjalankan peran di berbagai perusahaan yang dia miliki sehingga semua perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan terorganisir.
Sekarang dia telah menjadi pucuk pimpinan partai politik PERINDO yg didirikan oleh dia sendiri, setelah keluar dari partai Nasdem dan partai Hanura.

II. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Basuki Tjahaja Purnama (nama Tionghoa: Zhōng Wànxué), lahir di Manggar, Belitung Timur, 29 Juni 1966, atau paling dikenal dengan panggilan Ahok adalah Gubernur DKI Jakarta yang menjabat sejak 19 November 2014.
Pada 14 November 2014, ia diumumkan secara resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta pengganti Joko Widodo, melalui rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD DKI Jakarta. Basuki resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo pada 19 November 2014 di Istana Negara, setelah sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur sejak 16 Oktober hingga 19 November 2014. Dia merupakan warga negara Indonesia dari etnis Tionghoa dan pemeluk agama Kristen Protestan pertama yang menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta pernah dijabat oleh pemeluk agama Kristen Katolik, Henk Ngantung (Gubernur DKI Jakarta periode 1964-1965). Dia pernah pula menjabat sebagai Bupati Belitung Timur periode 2005-2006. Ia merupakan etnis Tionghoa pertama yang menjadi Bupati di Kabupaten Belitung Timur.
Sekarang dia menjadi calon gubernur DKI Jakarta melalui jalur independent, yang dianggap calon terkuat, sementara belum ditemukan pesaing dari tokoh muslim yang punya potensi menang.

III. Dilema Kaum Muslim.
Kaum muslim menjadi mayoritas penduduk di Indonesia, termasuk DKI Jakarta, provinsi dengan wilayah kecil tapi berpenduduk padat, ibukota yang menjadi pusat perputaran ekonomi di Indonesia.
Maka idealnya presiden RI dan gubernur DKI Jakarta haruslah tokoh muslim. Karena pemimpin negara itu juga bertanggungjawab terhadap agama di samping bertanggungjawab terhadap negara. Tetapi apabila dirunut ke dalam kaidah Fiqih Politik, pemimpin itu haruslah orang yang adil, jujur, amanah dan cakap. Dan secara praktis calon pemimpin itu haruslah memiliki popularitas, atau memiliki partai politik, atau didukung partai politik yang kuat. Secara fakta HT dan Ahok telah memenuhi standart di atas sebagai pemimpin. Akan tetapi keduanya NONMUSLIM dan kebetulan dari kelompok minoritas yaitu etnik CINA.
Sementara jika mayoritas dipimpin oleh minoritas maka ada kejanggalan, baik dari sudut teologis-filosofis atau dari sudut pandang sosiol-politik. Dan jika kita mengedepankan keadilan dan kejujuran maka tidak ada masalah bagi HT dan Ahok. Hal itu sesuai dengan maqolah ulama fiqih siyasah seperti di bawsh ini :

ان الله يقيم الدولة العادلة وان كانت كافرة  ولايقيم الظالمة وان
 كانت مسلمة . الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولاتدوم مع الظلم والاسلام

“Sungguh Alloh akan menegakkan negara yang berkeadilan meskipun itu negeri kafir. Dan Alloh tidak akan menegakkan negara yang dholim meskipun itu negeri muslim. Dunia akan langgeng bersama keadilan meski beserta kekafiran, dan dunia tidak akan langgeng bersama kedhaliman meski beserta Islam”.

Akan tetapi masyarakat muslim di negeri kita belum bisa menerimanya. Hal itu dibuktikan dengan adanya kritik yang meluas kepada pernyataan KH Prof Said Aqil Siroj, ketua umum PBNU, yang berbunyi : “Mending pemimpin nonmuslim tapi jujur daripada muslim tapi dholim”. Pernyataan itu telah diklarifikasi oleh Gus Duki yang meluruskan maksud ketum, tetapi secara praktik politik masih ada ganjalan.

IV. Solusi Politik Secara Aswaja.
Di bawah ini fatwa KH. Ma’ruf Amin, Rais Amm PBNU tentang pemimpin, yang dapat kita jadikan sebagai solusi terhadap dilema kaum muslim tentang pemimpin. Begini bunyinya :
Saya tegaskan, jika tidak ada muslim yang dipilih, ya silakan. Kalau pemimpinnya kafir semua, kan milihnya yang kafir. Sudah ada hadistnya:

من استعمل عاملا على المسلمين وهو يعلم ان غيره افضل منه فقد خان الله ورسوله والمسلمين

 “siapa yang memilihkan pejabat publik atas orang Islam, padahal dia tahu orang lain lebih utama daripada orang itu, dia berkhianat kepada Allah, Rasulullah dan orang-orang muslim”.

Nah, afdholiyah itu yang mana? Kalau ada orang Islam ya yang afdlol orang Islam. Karena pemimpin negara itu sekaligus pemimpin agama. Ini bukan menyatunya agama dan negara, tapi seorang pemimpin itu bertanggungjawab atas agama dan negara sekaligus. Kalau khilafah itu memperjuangkan sistem pemerintahan. Mereka tekstual, tidak tathawwur. Dalam agama itu ada yang tsawabit (tetap) dan mutaghoyyirat (berubah). Ada dua kelompok memang. Yang tetap ini tidak mau dinamis. Khilafah ya khilafaaah terus. Padahal khilafah itu sekarang penerapannya sudah berubah.
Kelompok satunya lagi ada yang ingin semuanya berubah. Liberal itu di sini. Nah, yang baik itu, kita punya YANG TETAP dan punya sebagian yang BERUBAH. (MD Royyan).

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here