GAFATAR: FENOMENA KEKALUTAN

0
111

Untitled-TrueColor-021122

 

 

 

 

 

Oleh: Moh. Makhrus

            Semenjak Orde Reformasi bergulir, keinginan mentafsiri pasal secara “liberal” dalam UUD 45, terutama pasal 28 semakin tak terbendung. Pasal 28 yang memberi kebebasan untuk berserikat, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, berkumpul dan atau membentuk organisasi terhadap warga negara, yang oleh sementara pihak dikatakan sudah sangat keblabasan. Pertanda hal itu diantaranya munculnya organisasi yang berlabel “Gafatar” (Gerakan Fajar Nusantara), yang dibidani sekaligus sebagai komandan spiritualnya adalah Ahmad Mussadeq. Gerakan ini sangat eksklusif. Orang diluar komunitasnya sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk berinteraksi dengannya. Sehingga mereka membuat perkampungan yang sangat jauh dari perkampungan yang lain. Di pedalaman Kalimantan mereka membentuk perkampungan. Walaupun akhirnya diusir dan perumahan mereka dibakar oleh penduduk setempat.

            Perkumpulan ini pernah diacungi jempol oleh Prof. Dr. Din Samsudin (mantan PP Muhammadiyah) mengenai lihainya perekrutan para anggotanya. (Suara Merdeka, 23 Januari 2016). Barangkali menurut beliau, perekrutan terhadap organisasi yang sudah besar semisal Muhammadiyah aja terhadang berbagai kesulitan, yang mungkin cenderung menurun, tapi, Gafatar cepat besar. Kenapa?

Bermula Kekalutan

            Dampak pembangunan satu sisi mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, tapi di sisi lain menciptakan gap, jurang pemisah yang berujung pada munculnya kecemburuan sosial. Kenyataan yang ada dalam masyarakat ternyata seperti itu. Sehingga anggota masyarakat yang termarginalkan baik dari sisi ekonomi, budaya dan agama, akhirnya membentuk komunitas tersendiri yang sangat eksklusif. Itu merupakan ekspresi dari kekalutan di berbagai segmen kehidupan, yang paling krusial di bidang ekonomi yang akhirnya membias pada segmen lain.

             Kita tidak bisa menutup mata, bahwa banyak anggota masyarakat, yang secara ekonomi sangat memprihatinkan. Memang tidak bisa dijadikan hukum ekonomi, bahwa penurunan harga BBM, tidak lantas turunnya harga kebutuhan pokok yang lain. Bahkan beberapa harga komoditas yang terjadi justru mengalami kenaikan, misalnya harga komoditas jagung, yang akhir bulan Januari 2016 mengalami kenaikan yang cukup tajam, yaitu perKg Rp. 6000,-. Padahal harga sebelumnya tidak pernah mencapai harga sebesar itu.

            Kenaikan harga jagung pada masyarakat yang makanan pokoknya beras, justru menghadirkan kesejahteraan, karena terdongkraknya pendapatan mereka. Ekses dari kenaikan tersebut selain mendatangkan sedikit kesempurnaan hidup, juga meningkatkannya kebutuhan komuditas lain. Seperti ada upaya merehap rumah yang sudah beberapa tahun terakhir ini memang memerlukan perbaikan.

            Tapi, kenaikan harga jagung, akan ditanggapi lain, terutama pada masyarakat yang makanan pokoknya jagung. Masih banyak masyarakat kita yang masih menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Umumnya daerah pegunungan, Madura, dan lain sebagainya, dimana jagung masih menjadi menu pokok. Tentu saja dengan kenaikan harga yang begitu me”langit”, akan menjadikan kekalutan tersendiri.

            Dari beberapa kekalutan tersebut, maka mereka menciptakan beberapa konklusi, kenyataan konklusi tersebut jelas tidak bisa memberi jalan keluar. Apa perlunya sholat. Dengan melaksanakan sholat tidak akan mampu merubah kehidupan. Tetap kelompok “bourjuis” semakin bernafsu untuk memamerkan kekayaannya. Dan tidak akan bergeming untuk berderma kepada mereka yang hidupnya semakin tidak menentu. Aliran ini juga mengajarkan pada komunitasnya untuk tidak puasa, mengeluarkan zakat dan haji. Semua ajaran tersebut menurut mereka tidak bisa merubah kehidupannya.

            Bahkan yang lebih fatal, mereka memahami kepercayaan atau berkeimanan bahwa Nabi Muhammad SAW, bukan nabi akhiruzzaman. Nabi terakhir mereka adalah Ahmad Mussadeq.  Dilihat dari dimensi ini, mereka sudah keluar dari ajaran Islam. Karena ajaran Islam, bahwa Nabi Muhammad adalah nabi penutup zaman. Setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi. Nabi Akhiruzzaman.

            Sangat beralasan kalau MUI dalam fatwanya mengatakan bahwa Gafatar adalah organisasi sesat dan menyesatkan. Konsekwensi dari fatwa tersebut, maka secara inklud Gafatar harus dibubarkan. Secara de jure, institusi yang memiliki kewenangan untuk membubarkan Gerakan tersebut adalah Kejaksaan dan Kepolisian.            Bagaimana kedua instistusi dalam menyikapi hal ini. Sampai sa’at ini baik Kejaksaan maupun  Kepolisian lamban bertindak.  Hal itu terbukti bahwa kemunculan Gafatar sendiri merupakan metamorfose dari Al-Qoyidah Al- Islamiyah. Ormas ini dideklarasikan pada tahun 2012 oleh dedengkotnya yaitu Ahmad Mushoddeq. Millah Abraham merupakan landasan keyakinan bagi komunitasnya. Millah Abraham merupakan sinkretis antara Islam,Yahudi dan Nasrani. Suatu perpaduan ajaran antara ketiga agama samawi tersebut.

            Agama samawi adalah agama “langit”. Agama ini diciptakan oleh Tuhan. Agama- agama yang tergolong agama samawi adalah: Islam, Nasrani dan Yahudi. Sedangkan agama- agama diluar itu adalah agama “ardhi”, atau agama bumi, penciptanya adalah manusia. Merupakan hasil budi daya kerja pikiran manusia, sehingga agama ini sering dikatakan agama kebudayaan. Sehingga kebudayaan bisa berupa kebudayaan fisik (material) dan non fisik (imaterial). Kebudayaan fisik mudah untuk mengalami perubahan, sedangkan kebudayaan non fisik, adalah kebudayaan yang sangat sulit untuk berubah, karena berkaitan dengan keyakinan.

            Untuk itu kita seharusnya bersikap “dewasa” untuk menangani Gafatar.  Jangan kita menilai keyakinan mereka dengan ukuran keyakinan kita. Kalau hal ini terjadi maka tidak akan mencapai titik pertemuan. Bahkan bisa terjadi akan semakin “menganga” perbedaan kita dengan mereka. Dan mereka akan semakin eksklusif.

            Segmen kita dalam menangani Gafatar hanya dalam area keamanan, ekonomi. Keamanan kita berkewajiban melindungi terhadap berbagai macam gangguan terhadap mereka. Karena masih banyak kelompok- kelompok agama yang berhaluan radikal. Kelompok ini menganggap di luar kelompoknya adalah halal darahnya, dan wajib diperangi. Maka, dalam hal ini yang berkewajiban untuk melindungi dari ancaman adalah Negara. Karena Negaralah yang memiliki otoritas dan memiliki alat pemaksa yaitu Polisi dan TNI.

            Mereka harus dibina agar mau kembali pada masyarakat dan “menanggalkan” eksklusifitas yang selama ini mereka pamerkan. Setelah kembali pada masyarakat, harus berbaur dan manunggal di semua segmen, baik ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya. Adapun masalah keyakinan, penulis rasa biarkan mereka berkeyakinan seperti itu, asalkan tidak saling mengusik kebersamaan maupun keguyuban masyarakat. Karena  masalah keyakinan sesuatu yang sangat sulit untuk berubah. Wallahu a’lam.

                 Drs.H. Moh. Makhrus

  Guru Sosiologi SMA NU 03 Muallimin, Weleri.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here