KENDAL– Sabtu, 24 Mei 2014 Lakpesdam NU Kab. Kendal bekerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mengadakan acara dialog publik tentang tujuh isu pokok sistem ketatanegaraan Indonesia dengan tema revitalisasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka pembangunan karakter bangsa. Dialog publik ini bertujuan untuk mensosialisasikan beberapa TAP MPR RI dan menyerap masukan dari masyarakat tentang sistem ketatanegaran Indonesia yang sampai saat ini masih terus mencari bentuk yang ideal bagi bangsa dan negara Indonesia. Acara dialog tersebut menghadirkan tiga pembicara, yaitu Harun Naim, M.Si dari unsur akademisi sebagai pemakalah, KH. Mohammad Danial Royyan, BA sebagai pembanding dan anggota MPR RI Drs. Ahmad Muqowam sebagai keynote speaker, sedangkan moderator adalah Ali Martin, M.Si.
Menurut Harun Naim, Era reformasi yang ditandai dengan banyaknya capaian positif (kebebasan, otonomi, penataan ulang ketatanegaraan) juga membawa dampak negatif diantaranya : kebebasan yang kebablasan, KKN yang merajalela, munculnya raja-raja kecil dan menipisnya nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini Pancasila sebagai dasar negara dihadapkan dengan berbagai macam tantangan dan serangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Tantangan dan serangan dari luar adalah liberalisasi/globalisasi dan gerakan transnasional, sedangkan tantangan dari dalam adalah menurunnya rasa nasionalisme, hilangnya karakter bangsa, pudarnya nilai-nilai luhur bangsa dan melemahnya peran negara.
Walaupun pancasila bukan merupakan kitab suci dan karenanya masih memungkinkan untuk dirubah, namun pancasila adalah anugerah terbesar bangsa Indonesia selain kekayaan sumber daya alamnya. Hal ini bisa dilihat bagaimana pancasila bisa menjadi pemersatu dan pengikat bangsa Indonesia dalam sebuah Nation State yang bernama NKRI walaupun bangsa indonesia terdiri dari ribuan suku, ras, bahasa dan agama yang berbeda. Hal ini tentunya sebuah anugerah dan prestasi yang patut dibanggakan jika dibandingkan dengan negara lain, misalnya Afganistan yang 100% penduduknya beragama Islam dan sunni, namun terus menerus dilanda perang saudara. Begitu juga dengan Somalia, Zaman, Mesir dan masih banyak bangsa lain yang bernasib sama. Untuk itu perlu adanya upaya revitalisasi pancasila dalam kehidupan berbangsa. Metode revitalisasi pancasila bisa dilakukan dengan pemberdayaan identitas nasional, kebanggaan terhadap negara dan komunikasi dan legitimasi semua komponen bangsa dan negara.
Sedangkan menurut Ahmad Muqowam saat ini pancasila tidak boleh stagnan, pancasila harus ditafsirkan sehingga pancasila di era globalisasi ini harus siap bersaing dan siap di dialogkan dengan faham liberalisme, sosialisme, marxisme dll. Menurut beliau ada tujuh hal yang saat ini menjadi isu pokok di dalam sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia saat ini, yaitu; 1). Penetapan Pancasila dan UUD 1945, 2). Reformulasi sistem perencanaan nasional pembangunan model GBHN, 3). Pembentukan badan pengkajian pemasyarakatan Pancasila, 4). TAP MPRS, 5). Evaluasi pembentukan UU sebagai amanat UUD 1945, 6). Revitalisasi nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 7). Akuntansi publik. Tujuh hal ini perlu mendapatkan perhatian dan masukan dari segenap elemen bangsa demi perbaikan kedepan.
KH. Mohammad Danial sebagai pembanding lebih menyoroti sistem ketatanegaraan dalam perspektif agama. Menurut beliau, seharusnya umat Islam, khususnya di Indonesia lebih membuka diri terhadap kajian-kajian fiqih siyasah. Menurut beliau umat islam harus belajar tentang fiqih ibadah, fiqih siyasah dan fikih daulah. Bahkan para ulama modern saat ini seperti Syech Wahbah Az Zuhaili dan DR. Musthofa Bagha telah merumuskan konsep trias politica yang terdiri dari Eksekutif, yudikatif dan legislatif. Beliau menjabarkan secara gamblang asas manfaat dalam bernegara yang digagas oleh Imam Mawardi, diantaranya adalah; 1). Loyalitas, 2). Integralitas/kesatuan dan 3). Ekonomi yang mapan. (Asy’ari)
